Dalam islam telah mengajarkan bawha dalam memimpin pemerintahan harus dengan adil terhadap rakyat. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu rakyat dengan rakyat yang lain. Karena pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup sejahtera dan berdaulat melalui pengolahan kebebasan dan persamaan yang dimiliki. Suatu masyarakat tanpa pemerintahan sebuah kekacuan massal. Karena di dalam masyarakat yang beradab, diperlukan peraturan-peraturan yang harus ditaati agar tercipta good dovernance.
Pengertian Good Governance
Dalam kamus, istilah “goverment” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu; cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada penyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga negara mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi actor yang menentukan.
Konsep governance (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep government (pemerintahan). Karena didalam governance ini terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintahan itu sendiri tetapi bersama-sama dengan aktor-aktor diluar pemerintah; yaitu masyarakat luas sebagai stakeholders. Secara ringkas good governance pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance) untuk menjadi perhatian. Karena peran pemerintahan (institution) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan-pembangunan suatu negara.
Ciri-ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Progamme (UNDP) menyebutkan ada beberapa ciri-ciri good governance yaitu: 1) mengikut sertakan semua, transparasi dan tanggung jawab, efektif dan adil. 2) menjamin adanya supremasi hukum. 3) menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat. 4) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas.
Prinsip-prinsip Good Governanve
Negara birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis dan birokrasi populis. Di masa sektor swasta sebagai pengola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengolahan sumber daya yang ada. Penerapan good governance yang mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat yang sebagai penguat keseimbangan negara.
Adapaun aspek-aspek fundamental dalam perwudan good governance yaitu: 1) partisipasi, antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan. 2) penegakan hukum, dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakan dalam penyelenggaranya. 3) transparasi. 4) Responsif, yaitu supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilembaga pendidikan. 5) Konsensus, adalah merupakan pengambilan tentang pendapat-pendapat keputusan secara mufakat. 6) kesetaraan dan keadialan. 7) efektifitas dan efisien. 8) akuntabilitas yaitu penanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya. 9) Visi strategi yaitu pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang.
Good Governance Dalam Perspektif Islam
Good govenance adalah suatu kondisi yang dimana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat, dan rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkesinambungan di dalam peran yang saling mengontrol.
Bila di kaitkan dengan syariah, maka dapat diketahui hakekat Good governance. Namun dari berbagai pernyataan yang terpencar di dalam ayat Al-Qur’an kita dapat mengontruksi good governance menurut perspektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud : 61 dan QS Al-Hajj : 41.
۞وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٞ مُّجِيبٞ
ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ
Pada surah Hud ayat 61 dijelaskan bahwa misi utama manusia adalah membangun bumi. Dan pada surah Al-Hajj ayat 41 menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat, dan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan Good Governance dalam perspektif Islam yaitu menggunakan otoritas kekuasan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada: 1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan rohaniyah sebagaima yang disimbolkan pada shalat. 2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan dengan zakat. 3) penciptaan stabilitas politik yang dipahami dari amar ma’ruf dan nahi munkar. Singkat kata dari dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: a) spiritual governance, b) Economic, c) political governance.
Kesimpulan
Good Governance memiliki tiga aspek yaitu aspek spiritual governance, aspek Economic governance, dan aspek political governance. Dan juga memliki asas-asas good governance dalam Al-Qur’an antara lain : Syura yang terdapat pada Qs. Ali-imron ayat 159, keadilan terdapat pada surah Al-Ma’idah ayat 8, Amanah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 42. Sementara tanggung jawab pada surah Al-Taubah ayat 128, dan berorientasi ke hari depan terdapat pada surah Ad-Dhuha ayat 3-4.